Bela Sudirman, Said Didu Sebut Negosiasi Freeport jadi Target Politik Jokowi

Bekas Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menanggapi pernyataan Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said yang menyebut Presiden Jokowi bertemu diam-diam dengan Bos PT. Freeport, James R Moffett. Menurutnya, pernyataan Sudirman Said tidak merugikan siapapun.

Said menuturkan, negosiasi saham PT Freeeport Indonesia hanya dijadikan target politik oleh Pemerintahan Jokowi. Sehingga, kata dia, negosisasi itu dilakukan bukan untuk kepentingan bangsa.

"Negosiasi Freeport grasa-grusu dan hanya sebagai target politik, bukan benar-benar untuk kepentingan bangsa," kata Said melalui keterangannya, Jumat (22/2).

Dia berujar bukti bahwa negosiasi itu hanya target politik tampak dari pembelian saham Freeport 51 persen. Kebijakan itu dianggap sebuah prestasi bagi pemerintah.

Selain itu, Said juga mempertanyakan alasan pemerintah melakukan negosiasi pada 2018 lalu. Padahal, kata dia, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pernah menyatakan negoisasi Freeport harus dihentikan untuk menunggu 2019 mendekati akhir waktu kontrak.

"Sehingga mungkin pertimbangan bisnisnya agak dikesampingkan seperti halnya kan pembangunan jalan tol, itu kan target politik kan, akhirnya kan mahal. Infrastruktur banyak sekali target politik. jadi saya katakan ini menjadi biaya pencitraan yang mahal," ungkap dia.

Freeport Untung, Indonesia Rugi

Said Didu menyatakan, Freeport mendapatkan lima keuntungan dari pengambilan saham oleh Indonesia. Keuntungan pertama, menurut dia, Freeport dapat uang tunai sebesar Rp 54 triliun. Kedua, Freeport dapat kepastian perpanjangan dari perubahan kontrak karya menjadi UPK sampai 2041.

"Ketiga, dapat kepastian pajak sampai 2041. Keempat, terbebas dari tuntutan perbaikan lingkungan dan kelima dia terbebas dari berkurang kewajibannya investasi smelter karena mayoritas kan sekarang harus inalum. Itu yang didapat freeport," sambung dia.

Sebaliknya, lanjut Said, Indonesia justru mendapat banyak kerugian dari penguasaan saham Frepoort itu. Contohnya, Indonesia dapat utang BUMN dan kewajiban investasi yang memaksa Indonesia kembali berutang.

"Kerugiannya lagi, Indonesia dapat kewajiban memperbaiki lingkungan. Indonesia kemungkinan akan dapat laba tapi kemungkinan dapat resiko juga jika bertambahnya saham. Nah itu kira-kira yang didapat indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengakui adanya pertemuan dengan James R. Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc. Namun Jokowi membantah jika pertemuan itu disebut rahasia dan dilakukan secara diam-diam.

Ini sekaligus menepis pernyataan yang dilontarkan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut bahwa Jokowi menggelar pertemuan rahasia dengan bos Freeport pada 2015. Jokowi menuturkan, pertemuan dengan bos Freeport dilakukan beberapa kali.

"Enggak sekali dua kali ketemu, gimana sih kok diam-diam. Ya Ketemu bolak balik, enggak ketemu sekali dua kali," ujar Jokowi usai menghadiri pelatihan saksi yang digelar Tim Kampanye Nasional (TKN) di Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2).

Kepala Negara kembali menegaskan bahwa pertemuan itu tidak dilakukan secara rahasia. Pertemuan digelar beberapa kali dalam kaitannya dengan masa depan PT Freeport Indonesia.