PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PROFIL PARTAI
 
NOMOR URUT
8
TANGGAL BERDIRI
2024-10-18
KANTOR PUSAT
Jalan TB.Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
KETUA UMUM

Berikut susunan DPP PKS Hasil masa khidmat 2015-2020

  1. Ketua Majelis Syuro : Dr. Salim Segaf Al-Jufri
  2. Wakil Ketua Majelis Syuro : Dr. Hidayat Nur Wahid
  3. Sekretaris Majelis Syuro : Ir. H. Untung Wahono M.Si
  4. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat : Suharna Surapranata MT
  5. Ketua Dewan Syariah Pusat : Dr. KH. Surahman Hidayat
  6. Presiden : Sohibul Iman Ph.D
  7. Sekretaris Jenderal : Mustafa Kamal S.S
  8. Wakil Sekretaris Jenderal : KH. Ir. Abdul Hakim MM
  9. Bendahara Umum : Mahfudz Abdurrahman S.Sos
  10. Wakil Bendahara Umum : Dr. Abdul Kharis Al Masyhari
  11. Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi : H. Abdul Muiz Saadih MA
  12. Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri : Dr Taufik Ramlan Wijaya
  13. Ketua Badan Perencanaan : KH Buchori Yusuf Lc MA
  14. Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah : H Ahmad Heryawan Lc M.Si
  15. Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumater
SEKERTARIS JENDRAL

Ir. H. Untung Wahono, M.Si

KETUA FRAKSI

Ir. H. Untung Wahono, M.Si

IDEOLOGI
Islam
KURSI DPR
40 / 560
SEJARAH

Pada awal berdirinya tanggal 20 Juli 1998 PKS dengan nama Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. Presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Nurmahmudi kemudian, ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah, sejak 21 Mei 2000.

Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka Partai Keadilan resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di pemilihan umum legislatif Indonesia 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34% dari total perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai Demokrat. Presiden partai saat itu, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDIP dengan 324 suara. Hidayat menyerahkan jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring, juga seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS.

Asal-usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan